Menpan-RB Dukung dan Apresiasi Layanan KPO-PPO Berbasis Less Paper BKN Pusat Jakarta
Humas BKN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengapresiasi BKN yang telah berani memulai pelayanan otomatis untuk pelayanan kepegawaian yang dilakukan. Menpan-RB menyadari bahwa untuk melakukan perubahan memang akan lebih mudah apabila dimulai dari dalam internal instansi. “Dengan ini saya berharap BKN dapat menjadi contoh model bagi kementerian atau lembaga lain. Pelayanan yang lambat, berbelit-belit dan tidak ada kepastian sudah menjadi masa lalu dan tidak boleh ada lagi saat ini. masyarakat saat ini selalu membandingkan antara instansi pemerintah dengan instansi swasta, terlebih dengan adanya media sosial, maka ketidakpuasan akan dengan cepat menyebar. Oleh karenanya, hadirnya pelayanan yang baru ini patut diapresiasi dan diikuti oleh instansi yang lain,” ujar Menpan-RB. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menpan-RB Asman Abnur saat memberi sambutan pada acara Peresmian Layanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Otomatis dan Penetapan Pensiun Otomatis (KP)-PPO) Berbasis Less Paper dan Layanan Kepegawaian Terpadu di Kantor Pusat BKN, Selasa (22/11/2016).
Lebih lanjut Menpan-RB menegaskan bahwa layanan yang saat ini telah dilakukan antara BKN dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN-RB dan BPPT serta Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY dan Kalimantan Timur ini hendaknya dapat diikuti oleh Kementerian/Lembaga dan Provinsi lainnya. Untuk itu, Menpan-RB berkomitmen bahwa tahun depan (2017-red) sudah tidak ada alasan lagi bagi Kementeraian/Lembaga untuk tidak melakukan pelayanan kepada para ASN-nya dengan tidak otomatis.
Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa adanya Layanan Terpadu Kepegawaian merupakan fasilitas bagi instansi yang belum bisa menerapkan layanan secara otomatis karena keterbatasan sarana. Selain itu, sebagai upaya mengurangi pertemuan dengan para pejabat atau pegawai yang melayani kepegawaian, Kepala BKN menjelaskan bahwa BKN saat ini telah menerapkan akses kontrol masuk dan mencukupkan pelayanan di lantai dasar gedung II BKN Pusat Jakarta. Hal ini juga sebagai upaya meminimalisir adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Pada kesempatan itu juga, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyerahkan Piagam Penghargaan Kepada Kementerian PAN-RB, BPPT, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY dan Provinsi Kalimantan Timur sebagai instansi pilot project penerapan KPO dan PPO ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar