jakarta-Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana didampingi Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti beserta jajaran pimpinan tinggi pratama BKN menerima kunjungan Presiden Komisi Kepegawaian Timor Leste Faustino Amaral beserta jajarannya, Selasa (15/11/2016). Turut serta menerima delegasi ini adalah Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto dan Deputi Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufik.
Usai mendengarkan pemaparan tentang KASN, LAN serta proses perencanaan dan rekrutmen serta assessment center BKN, delegasi Timor Leste kemudian menggali berbagai permasalahan terkait kepegawaian. Diantara permasalahan yang disampaikan adalah berkaitan dengan isu gender dalam birokrasi dimana hal ini menjadi permasalahan yang mendasar di Timor Leste. Menanggapi hal ini, Kepala BKN menjelaskan bahwa proses rekrutmen di Indonesia tidak membedakan masalah gender. Kepala BKN menambahkan bahwa dalam bidang pengembangan kompetensi yang ada, kuota yang diberikan untuk para perempuan terkadang tidak bisa terisi, hal ini dikarenakan para pegawai perempuan masih mempertimbangkan banyak hal salah satunya keluarga, sehingga terkadang kesempatan yang ada tidak terisi atau tidak diminati.
Hal lain yang juga dibahas adalah terkait pemanfaatan Assessment Center untuk pengelolaan kepegawaian di Indonesia. Kepala BKN menjelaskan bahwa Assessment Center di Indonesia merupakan the most sophisticated Assessment process dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini dikarenakan Negara lain sudah memiliki standard dan kualifikasi yang sama untuk lulusan perguruan tinggi ataupun jenjang tingkat pendidikan lainnya, sehingga hanya perlu empat sampai lima indikator kompetensi dalam pengukurannya. Adapun di Indonesia, standard lulusan pada level sarjana masih beragam, oleh karenanya perlu 12 indikator dalam melakukan penilain.
Kepala BKN menambahkan bahwa paradigma pengelolaan kepegawaian saat ini telah bergeser menuju paradigma baru. Proses rekrutmen yang dulu dilakukan adalah untuk mengisi kekosongan personil yang ada sekaligus sebagai sarana mengurangi pengangguran. Saat ini tuntutan profesionalisme dan juga mengedepankan pelayanan mengharuskan proses seleksi tidak hanya sekedar mengisi kekosongan. Bahkan Kepala BKN menjelaskan saat ini ada 45 % dari total pegawai adalah staf administrasi sehingga pada unit tertentu terjadi penumpukan sementara yang lain terjadi kekosongan. Untuk menyikapi kekurangan pegawai yang ada, Kepala BKN menyampaikan kekurangan bisa dilakukan dengan mendistribusikan staf administrasi untuk ditempatkan pada unit yang lain. Namun demikian, distribusi yang dilakukan masih terkendala dengan proses desentralisasi yang saat ini terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan di era Presiden Jokowi berupaya mengembalikan kewenangan PNS menjadi terpusat sehingga akan mudah untuk melakukan distribusi ulang demi pemerataan dan pelayanan masyarakat yang lebih optimal.
Pada kesempatan itu Delegasi Komisi Kepegawaian Timor Leste menyempatkan diri mengunjungi Station Computer Assisted Test (CAT) serta Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Assessment Center) BKN. Usai meninjau lokasi CAT dan Assessment Center, Presiden Komisi Kepegawaian Timor Leste Faustino Amaral menyampaikan terima kasih atas penerimaan dan terkesan dengan berbagai kemajuan yang dilakukan BKN dalam pelaksanaan manajemen ASN. Leste Faustino menyadari bahwa Komisi Kepegawaian Timor Leste di usia yang relatif muda dibandingkan BKN yang telah lebih dulu ada sebelum kemerdekaan RI, tentunya banyak hal yang bisa dipelajari dan dilakukan kerja sama dengan BKN ke depan dalam hal kepegawaian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar