JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berharap pada tahun 2017 ini, seluruh pemerintah daerah baik kota maupun provinsi sudah menerapkan sistem berbasis elektronik. Hal tersebut merupakan langkah pemerintah dalam rangka percepatan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Dikatakannya ada beberapa daerah yang dapat dijadikan contoh dalam penerapan sistem berbasis IT bagi daerah lainnya, seperti Bojonegoro, Banyuwangi, Jogjakarta, serta Surabaya. Menurut Menteri Asman, sekarang ini sudah bukan lagi saatnya melakukan teori, perencanaan maupun studi banding. Namun sudah saatnya bagi seluruh instansi pemerintah baik pusat dan daerah melakukan studi tiru.
"Saat ini langkah konkrit kita adalah menularkan, targetnya tahun 2017 semua kabupaten kota sudah mengacu kepada sistem yang berbasis elektronik ini. Mau mulai dari mana terserah yang penting sudah memulai," katanya saat memberi arahan dalam kegiatan rapat koordinasi dengan agenda pemaparan implementasi e-Government di lingkungan Kabupaten Bojonegoro, Kamis (05/01).
Dalam kegiatan yang dimoderatori oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, Menteri Asman menilai bahwa saat ini didaerah sudah banyak inovasi yang dilakukan, namun beberapa diantaranya terbentur dengan masalah aturan yang berlaku. Kendati demikian dirinya tetap meminta jika daerah terbentur masalah aturan, maka aturan tersebut yang harus diperbaiki bukan justru rencananya yang dirubah. Menurutnya, jika daerah hanya berkutat dengan urusan yang dapat menghambat maka inovasi tidak akan berjalan.
Ia pun menambahkan jika sekarang ini hanya tinggal bagaimana inovasi dari berbagai daerah yang menjadi role model dapat direplikasi oleh daerah lain. Untuk itu dirinya meminta agar daerah yang sudah berjalan dengan inovasinya dapat memperluas serta menularkan apa yang telah dibuat kepada daerah lain, sehingga program pemerintah melalui SPBE dapat berjalan dengan baik.
Pada kesempatan ini, Bupati Bojonegoro Suyoto menyatakan jika Pemda Kabupaten Bojonegoro saat ini telah memiliki setidaknya 60 aplikasi yang seluruhnya sudah berbasis IT. Langkah tersebut menurutnya efektif dalam proses yang bersifat transparan serta akuntable guna terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten Bojonegoro.
Dirinya menekankan akan terus melakukan inovasi, karena memang dijaman sekarang pemerintah dituntut untuk terus melakukan inovasi karena persaingan global yang semakin berat kedepannya. "Kita akan terus menciptakan inovasi-inovasi, agar terwujudnya pemerintah khususnya di kabupaten Bojonegoro yang transparan dan akuntable," pungkasnya.
Dalam kegiatan ini turut hadir Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, para pejabat di lingkungan Kementerian PANRB serta beberapa perwakilan kementerian dan lembaga.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar